Pembangunan Huntap (Hunian Tetap) masyarakat korban gempa bumi 2019 bermasalah, Bupati Halmahera Selatan H. Usman Sidik turun langsung meninjau dan mendengar keterangan dari masyarakat

Kamis, 29 Jul 2021

Labuha-Pembangunan Huntap (Hunian Tetap) masyarakat korban gempa bumi 2019 bermasalah, Bupati Halmahera Selatan H. Usman Sidik turun langsung meninjau dan mendengar keterangan dari masyarakat. Kamis (29/7)

Pembangunan Huntap (Hunian Tetap) masyarakat korban gempa bumi 2019 bermasalah, Bupati Halmahera Selatan H. Usman Sidik turun langsung meninjau dan mendengar keterangan dari masyarakat Bupati Halsel H. Usman saat meninjau dan mendengar keterangan dari masyarakat.
Labuha-Pembangunan Huntap (Hunian Tetap) masyarakat korban gempa bumi 2019 bermasalah, Bupati Halmahera Selatan H. Usman Sidik turun langsung meninjau dan mendengar keterangan dari masyarakat. Kamis (29/7)
 
Beberapa minggu yang lalu, masyarakat melaporkan langsung kepada Bupati terkait permasalahan Huntap yang belum diselesaikan serta penandatanganan 'Kuasa' secara paksa oleh pihak Pokmas Desa. Untuk itu Bupati, turun langsung dan menanyakan kepada pihak Desa, BPBD serta masyarakat korban gempa untuk melihat titik temu permasalahan tersebut.
 
Sesampainya Bupati di lokasi, warga setempat langsung menyuarakan kondisi mereka disana "Disini tidak ada air, kami sudah dua hari tidak mandi", teriak warga Desa Yomen kepada Bupati.
 
Tidak hanya itu, salah satu warga setempat (JL) mengaku bahwa buku tabungan bantuannya kosong (dana bantuan hilang) " Saya bangun pondasi sendiri karena dijanjikan akan digantikan senilai 8 ratus ribu, tapi sampai sekarang belum diberikan. Rumahnya dibangun tapi lantainya belum", ungkap JL yang juga disetujui warga sekitar.
 
Bupati kemudian menanyakan kepada Kades setempat bagaimana pemanfaatan dana desa untuk mengatasi masalah ketersediaan air, serta menanyakan terkait penandatangan paksa warga.
 
Kades berdalih, bahwa air tidak bisa mencapai pemukiman karena terkendala jarak, namun sudah dilakukan pemasangan pipa dan mesin. "Yang melakukan penandatangan tersebut adalah Pokmas yang telah dibentuk oleh Desa berdasarkan arahan BPBD", tutur Kades kepada Bupati.
 
Mendengar hal ini, Bupati pun geram dan menegaskan bahwa dirinya akan mengevaluasi masalah ini dan akan memproses hukum.
"Jangan susahkan masyarakat, tidak boleh menyusahkan masyarakat, Kades seharusnya mampu melindungi warganya, Masyarakat tertimpa bencana malah diperlakukan seperti ini", Tegas Bupati pada pihak BPBD dan Kades setempat.
Mendengar hal ini, masyarakat setempat pun bersorak setuju dan meminta Bupati untuk memperhatikan masalah ini dan menyelesaikannya segera.
 
Bupati mengatakan jika bantuannya diberikan secara tunai maka warga dapat membangun sendiri rumahnya dengan lebih layak. "Kenapa tidak diberikan saja secara tunai, supaya dibangun secara mandiri oleh masyarakat, pihak desa dan BPBD hanya mengawal", tanya Bupati kepada pihak BPBD.
 
Sementara itu di Desa Sekli Rumah Rusak Berat belum dibangun sedangkan untuk Rumah Rusak Ringan dan Sedang sudah selesai. Kemudian untuk Desa Kurunga telah dibangun seratus persen. Untuk Desa Yomen kurung lebih 13 unit lagi.
Desa-desa yang dikunjungi Bupati diantaranya Gane Dalam, Sekli, Kurunga dan Yomen. Kunjungan Bupati ini juga didampingi oleh Kepala DPKPLH Ahmad Hadi, Kepala BPBD Abukarim Latara, Kabag Protokoler dan KP Hendra M.S Selang serta rombongan. (Ich)
Menu Index