Sejarah Halmahera Selatan

( History Of South Halmahera )

 

Periode Kesultanan Bacan hingga lahirnya Republik Indonesia

Sejarah Kabupaten Halmahera Selatan berawal dari sejarah tentang  “Jazirat al-Mulk”, yaitu nama kepulauan di ufuk timur bagian utara dari kepulauan Indonesia. Istilah “Jazirat al-Mulk” yang diberikan para saudagar Arab ini mempunyai arti: negeri raja-raja. Selain itu, dikenal juga, istilah “Jazirah tuil Jabal Mulku“ dengan Pulau Halmahera sebagai pulau induk di kawasan ini. Dari kata Muluk dan Mulku inilah yang kemudian menjadi Moluco menurut ucapan dan outografi orang Portugis, Moluken menurut orang Belanda dan terakhir orang Indonesia sendiri menyebutnya Maluku.

Catatan sejarah tentang “Jazirah tuil Jabal Mulku“ berlanjut dengan kemunculan Kesultanan Moloku Kie Raha (Kesultanan Empat Gunung di Maluku) yang terdiri atas:

  1. Kesultanan Bacan
  2. Kesultanan Jailolo
  3. Kesultanan Tidore
  4. Kesultanan Ternate

Bacan, arti harfiahnya adalah: (mem-) baca. Kesultanan Bacan adalah suatu kerajaan yang berpusat di Pulau Bacan, Kepulauan Maluku. Sultan Bacan yang pertama adalah Sultan Muhammad Bakir yang berkuasa pada tahun 1235 hingga 1265 dan telah memeluk agama Islam, yang memindahkan pusat kesultanannya dari Pulau Makian ke Pulau Kasiruta. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin, pusat pemerintahan Kesultanan Bacan dipindahkan dari Pulau Kasiruta ke Pulau Bacan hingga saat ini. Meski berada di Maluku, wilayahnya cukup luas hingga ke wilayah Papua.

Sultan Ternate yaitu Sultan Mudaffar Syah menyatakan bahwa makna dari “bacan” atau “membaca” adalah memasukkan sesuatu, atau usaha sadar yang dilakukan seseorang untuk memasukkan sesuatu ke dalam otaknya untuk menjadi pengetahuan. Makna tersebut tidak bisa dilepaskan juga dengan tugas dan fungsi Sultan Bacan dalam Kesultanan Moloku Kie Raha yaitu memasok logistik.

Bacan dalam beberapa manuskrip sejarah sering juga ditulis sebagai Bachian, Bachan atau Batjan, dan diduga sudah eksis sejak tahun 1322. Kesultanan Bacan berpusat di Pulau Bacan. Wilayah Kesultanan Bacan pada saat jayanya cukup luas, yaitu dari Maluku hingga ke wilayah Papua. Banyak kepala suku di wilayah Waigeo, Misool dan beberapa daerah lain berada di bawah administrasi pemerintahan Kesultanan Bacan pada masa jayanya.

Pengaruh bangsa Eropa pertama di Pulau Bacan diawali oleh Portugis yang kemudian membangun benteng pada tahun 1558. Bernevald Fort adalah benteng Portugis yang masih utuh berdiri di Pulau Bacan sampai sekarang. Pada tahun 1609 benteng ini diambil alih oleh VOC yang menandai awal penguasaan Hindia Belanda di Pulau Bacan. Pada tahun 1889 sistem monarki Kesultanan Bacan diganti dengan sistem kepemerintahan di bawah kontrol Hindia Belanda. Pulau Bacan tidak hanya mempunyai peran dalam produksi cengkeh dan pala pada masa itu, akan tetapi juga menjadi pusat kontrol atas produksi dan distribusi cengkeh dan  pala di Ternate, Tidore, Moti, Makian dan Halmahera.

Periode Kemerdekaan sampai tahun 2003

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, pada tahun 1957 lahirlah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pembagian wilayah pemerintahan menjadi Pemerintahan Swapraja yang dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Setempat atau disebut KPS.

Pada masa Inpassing pemerintahan pada tahun 1960, daerah-daerah dipecah dalam bentuk distrik. Kemudian pemerintah melakukan perubahan distrik menjadi kecamatan. Pada tahun 1957 Camat Haerie diangkat menjadi camat pertama di kecamatan Bacan, kabupaten Maluku Utara, yang kemudian setelah lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 2003 tentang pemekaran wilayah Kabupaten Maluku Utara yang melahirkan Kabupaten Halmahera Selatan, kecamatan Bacan menjadi bagian dari Kabupaten Halmahera Selatan hingga saat ini.

Kerusuhan sosial yang terjadi pada awal tahun 2000-an di Maluku Utara juga berimbas ke Kecamatan Bacan dan wilayah-wilayah di sekitarnya, yang mengakibatkan konflik horizontal diantara masyarakat, dan membuat terpuruknya kehidupan masyarakat pasca konflik tersebut.

Periode Tahun 2003-2010

Menyusul lahirnya Kabupaten Halmahera Selatan pada 10 Juni 2003, Arief Yasin Wahid ditunjuk sebagai Pejabat Bupati Halmahera Selatan sampai terpilihnya Muhammad Kasuba sebagai Bupati Halmahera Selatan definitive pertama melalui Pemilihan Kepala Daerah tahun 2005, dan dilantik pada tanggal 10 Agustus 2005.

Pasca dilantik sebagai Bupati Halmahera Selatan, Muhammad Kasuba melakukan proses identifikasi permasalahan daerah untuk menemukan solusi terbaik bagi tahapan pembangunan yang akan dijalankan.

Agenda terbesar yang dihadapi Bupati Muhammad Kasuba pada awal pemerintahannya adalah bagaimana mengangkat kehidupan masyarakat Halmahera Selatan dari keterpurukan pasca konflik horizontal menjadi lebih baik. Muhammad Kasuba kemudian menetapkan tema besar kebijakan pembangunannya dengan konsep Recovery Sosial (pemulihan kondisi sosial masyarakat).

Melalui konsep Recovery Sosial tersebut, selama periode tahun 2005-2010 pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan dilaksanakan dengan memfokuskan pada 3 pendekatan sebagai berikut:

  1. Pembangunan Karakter
  2. Pembangunan Stabilitas
  3. Pembangunan Kemandirian

Untuk mewujudkan pembangunan karakter, Muhammad Kasuba mencanangkan konsep Manajemen Pemerintahan Berbasis Nilai yang mengedepankan dimensi moral dan pengembangan integritas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Pembangunan stabilitas daerah dilaksanakan dengan program utama mengembalikan masyarakat Halmahera Selatan yang berada di daerah pengungsian akibat konflik horizontal ke daerah asalnya masing-masing. Program ini berhasil memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa stabilitas keamanan di Halmahera Selatan telah kembali normal, dan menjadikan Halmahera Selatan sebagai daerah yang paling aman pasca konflik di Maluku Utara berdasarkan hasil expose Polda Maluku Utara saat itu.

Sebagai upaya memperkuat basis sosial masyarakat Halmahera Selatan, pembangunan kemandirian diarahkan agar masyarakat Halmahera Selatan mampu berdikari pasca konflik horizontal dalam berbagai aspek kehidupan sosial ekonominya. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan di bawah pimpinan Bupati Muhammad Kasuba menggulirkan program pendidikan dan kesehatan gratis sambil membenahi infrastruktur pedesaan sebagai bagian dari pelayanan dasar masyarakat. Sebagai hasilnya, terjadi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang cukup signifikan yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka partisipasi sekolah dan derajat kesehatan masyarakat.

Periode tahun 2011-2016

Muhammad Kasuba yang terpilih kembali dalam Pilkada Halmahera Selatan tahun 2010 mengusung visi “Mewujudkan Halmahera Selatan sebagai Kabupaten yang bermoral agamis, stabil dan mandiri, sehat dan cerdas, maju dan sejahtera dalam kebersamaan yang adil” untuk periode kedua masa jabatannya. Bupati Muhammad Kasuba kemudian kembali menetapkan tema besar kebijakan pembangunannya pada periode ini dengan konsep Recovery Ekonomi (pemulihan kondisi ekonomi masyarakat).

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn