Gandeng Polantas, Satpol PP Razia ASN Di Jam Kerja

Gandeng Polantas, Satpol PP Razia ASN Di Jam Kerja

April 12, 2018 halselkab 0

Labuha – Untuk menerapkan kedisiplinan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan terus menggelar razia bagi ASN yang berkeliaran di jam kantor, seperti di tempat-tempat umum yakni rumah makan, tempat ngopi dan pasar

Setelah melakukan razia di tempat-tempat umum, kini Satpol PP kembali melakukan razia bagi pegawai yang keluar pada jam kantor dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat tanpa ada keterangan dari Pimpinan SKPD. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Penegak Hukum dan Perundangan-Undangan Satpol PP Halsel. M. Zaki Abdul Wahab.

Zaki yang ditemui di ruang kerjanya Rabu, 11/18, mengatakan razia yang telah dilakukan dua hari ini, dilakukan bersama dengan kepolisian dalam hal ini Polisi Lalu Lintas (Polantas). Menurutnya karena razia ini nantinya akan mengganggu lalu lintas di jalan, karena itu pihaknya menggandeng Polres, untuk bisa mengatur jalannya lalu lintas ketika sedang melakukan razia pegawai.

“Karena kami tidak ada kewenangan dalam hal mengatur lalu lintas, olehnya itu kami melakukan kerjasama dengan Polantas untuk bisa menertibkan jalannya razia di jalan umum, agar razia ini tidak mengganggu pengendara yang lain”, jelasnya.

Zaki juga mengatakan bukan hanya Polres, Satpol juga menggandeng Dinas Perhubungan, kerena menyangkut dengan Jalan raya. Selain Polres Dan Perhubungan, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) juga diikut sertakan untuk mendata nama-nama pegawai yang keluar tanpa ijin.

Lanjut Zaki, razia ini bisa melahirkan suatu proses pembinaan pegawai maupun pelayanan terhadap masyarakat pada jam-jam kerja agar bisa optimal, sehingga pegawai tidak berada di luar kantor pada jam kerja.

Ditanyai terkait sanksi apa yang diberikan kepada pegawai yang terkena razia, mantan Kabid Aset ini menjelaskan bahwa untuk saat ini Satpol PP sedang berdiskusi dengan BKPPD dan atasan langsung dalam hal ini Bupati.

Menurutnya saat ini, pegawai yang terkena razia untuk tahapan pertama hanya ditertibkan kemudian didata dan dilepas, sedangkan tahapan berikutnya pegawai yang dirazia akan dijemput langsung oleh kepala dinasnya, sekertaris maupun pejabat tertinggi di dinas masing-masing.

Zaki juga berharap kepada BKPPD agar nama-nama yang terkena razia bisa dibacakan namanya pada saat Upacara Hari Disiplin Pegawai, sebagai sanksi moralir.(Tika)

Leave a Reply:

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *