Periode Kesultanan Bacan hingga lahirnya Republik Indonesia
Sejarah
Kabupaten Halmahera Selatan berawal dari sejarah tentang “Jazirat
al-Mulk”, yaitu nama kepulauan di ufuk timur bagian utara dari kepulauan
Indonesia. Istilah “Jazirat al-Mulk” oleh para saudagar Arab, mempunyai
arti: negeri raja-raja. Selain itu, dikenal juga istilah “Jazirah tuil
Jabal Mulku“ dengan Pulau Halmahera sebagai pulau induk di kawasan ini.
Dari kata Muluk dan Mulku inilah yang kemudian menjadi Moluco menurut
ucapan dan outografi orang Portugis, Moluken menurut orang Belanda dan
terakhir orang Indonesia sendiri menyebutnya Maluku.
Catatan
sejarah tentang “Jazirah tuil Jabal Mulku“ berlanjut dengan kemunculan
Kesultanan Moloku Kie Raha (Kesultanan Empat Gunung di Maluku) yang
terdiri atas
1. Kesultanan Bacan
2. Kesultanan Jailolo
3. Kesultanan Tidore
4. Kesultanan Ternate
Bacan,
arti harfiahnya adalah: (mem-) baca. Kesultanan Bacan adalah suatu
kerajaan yang berpusat di Pulau Bacan, Kepulauan Maluku. Sultan Bacan
yang pertama adalah Sultan Muhammad Bakir yang berkuasa pada tahun 1235
hingga 1265 dan telah memeluk agama Islam, yang memindahkan pusat
kesultanannya dari Pulau Makian ke Pulau Kasiruta. Pada masa
pemerintahan Sultan Alauddin, pusat pemerintahan Kesultanan Bacan
dipindahkan dari Pulau Kasiruta ke Pulau Bacan hingga saat ini. Meski
berada di Maluku, wilayahnya cukup luas hingga ke wilayah Papua.
Sultan
Ternate yaitu Sultan Mudaffar Syah menyatakan bahwa makna dari “bacan”
atau “membaca” adalah memasukkan sesuatu, atau usaha sadar yang
dilakukan seseorang untuk memasukkan sesuatu ke dalam otaknya untuk
menjadi pengetahuan. Makna tersebut tidak bisa dilepaskan juga dengan
tugas dan fungsi Sultan Bacan dalam Kesultanan Moloku Kie Raha yaitu
memasok logistik.
Bacan
dalam beberapa manuskrip sejarah sering juga ditulis sebagai Bachian,
Bachan atau Batjan, dan diduga sudah eksis sejak tahun 1322. Kesultanan
Bacan berpusat di Pulau Bacan. Wilayah Kesultanan Bacan pada saat
jayanya cukup luas, yaitu dari Maluku hingga ke wilayah Papua. Banyak
kepala suku di wilayah Waigeo, Misool dan beberapa daerah lain berada di
bawah administrasi pemerintahan Kesultanan Bacan pada masa jayanya.
Pengaruh
bangsa Eropa pertama di Pulau Bacan diawali oleh Portugis yang kemudian
membangun benteng pada tahun 1558. Bernevald Fort adalah benteng
Portugis yang masih utuh berdiri di Pulau Bacan sampai sekarang. Pada
tahun 1609 benteng ini diambil alih oleh VOC yang menandai awal
penguasaan Hindia Belanda di Pulau Bacan. Pada tahun 1889 sistem monarki
Kesultanan Bacan diganti dengan sistem kepemerintahan di bawah kontrol
Hindia Belanda. Pulau Bacan tidak hanya mempunyai peran dalam produksi
cengkeh dan pala pada masa itu, akan tetapi juga menjadi pusat kontrol
atas produksi dan distribusi cengkeh dan pala di Ternate, Tidore, Moti,
Makian dan Halmahera.
Periode Kemerdekaan sampai tahun 2003
Setelah
kemerdekaan Republik Indonesia, pada tahun 1957 lahirlah Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1957 tentang pembagian wilayah pemerintahan menjadi
Pemerintahan Swapraja yang dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Setempat
atau disebut KPS.
Pada
masa Inpassing pemerintahan pada tahun 1960, daerah-daerah dipecah
dalam bentuk distrik. Kemudian pemerintah melakukan perubahan distrik
menjadi kecamatan. Pada tahun 1957 Camat Haerie diangkat menjadi camat
pertama di kecamatan Bacan, kabupaten Maluku Utara, yang kemudian
setelah lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 2003 tentang pemekaran
wilayah Kabupaten Maluku Utara yang melahirkan Kabupaten Halmahera
Selatan, kecamatan Bacan menjadi bagian dari Kabupaten Halmahera Selatan
hingga saat ini.
Kerusuhan
sosial yang terjadi pada awal tahun 2000-an di Maluku Utara juga
berimbas ke Kecamatan Bacan dan wilayah-wilayah di sekitarnya, yang
mengakibatkan konflik horizontal diantara masyarakat, dan membuat
terpuruknya kehidupan masyarakat pasca konflik tersebut.
Periode Tahun 2003 - 2010
Menyusul
lahirnya Kabupaten Halmahera Selatan pada 10 Juni 2003, Arief Yasin
Wahid ditunjuk sebagai Pejabat Bupati Halmahera Selatan sampai
terpilihnya Muhammad Kasuba sebagai Bupati Halmahera Selatan definitive
pertama melalui Pemilihan Kepala Daerah tahun 2005, dan dilantik pada
tanggal 10 Agustus 2005.